Rokan Hilir - Bupati Rokan Hilir (Rohil) terpilih, Afrizal Sintong ikut angkat bicara hasil pertemuan komisi VII DPR bersama...[read more] "> Rokan Hilir - Bupati Rokan Hilir (Rohil) terpilih, Afrizal Sintong ikut angkat bicara hasil pertemuan komisi VII DPR bersama" />
Home
Keluarga Besar Rang Jambak ( KBRJ) Mengadakan Silaturahmi dan Berbuka Bersama. | Polres Dumai Berhasil Menggulung 4 Tersangka Dengan Barang Bukti 5000 Kg Sabu dan 150 Butir Pil Ekta | Minta Perhatikan Daerah yang Komitmen Menjaga Lingkungan | Keluarga Besar SDN 006 Pangkalan Kerinci Gelar Buka Puasa Bersama | Pemko Pekanbaru Serahkan LKPD 2023 ke BPK Perwakilan Riau | Disdukcapil Pekanbaru: Dokumen Kependudukan Sudah Ada Barcode, Tidak Perlu dilegalisir
Jum'at, 29 Maret 2024
/ Rokan Hilir / 19:09:39 / Terkait Pengelolaan Blok Rokan Hasil Rapat Komisi VII DPR RI Tidak Fair Untuk Riau /
Terkait Pengelolaan Blok Rokan Hasil Rapat Komisi VII DPR RI Tidak Fair Untuk Riau
Selasa, 23/02/2021 - 19:09:39 WIB

Realitaonline. com, Rokan Hilir - Bupati Rokan Hilir (Rohil) terpilih, Afrizal Sintong ikut angkat bicara hasil pertemuan komisi VII DPR bersama Perwakilan Prov Riau dan Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau dijakarta terkait Blok Rokan.



"Hasil rapat Komisi VII DPR itu sama halnya tidak ada. Yang kita inginkan (Rokan Hilir, red) dari sejumlah 1300 sumur bor yang ada dikita berapa pusat berikan kepada kita untuk mengelola. Bukan sistim B to B, "kata Afrizal, Senin (22/02/2020).



B to B artinya bisnis to bisnis, atau BUMA dengan BUMD Riau berkesempatan menyertakan modal 39 persen diluar 10 persen hak bagi hasil daerah. 



"itu sama saja diminta menyediakan uang sejumlah 10 sampai 12 triliun rupiah, uang dari mana. Kalau pun ada uang sebanyak itu, kalau pun kita punya uang sebanyak itu, punya saham sebanyak itu jangankan di indonesia di negara arab sana pun bisa kita mengelola minyak masuk saham, "kata Afrizal kesal.



Tambahnya lagi, Itu namanya deviden dan orang itu tetap yang mengelola blok rokan ini kita hanya dapat bagi hasil sesuai keuntungan saham 39 persen tadi. "jelasnya.



"Itu sama artinya pusat itu memperolok- olok kita sebenarnya. Nah sekarang kita punya dua opsi untuk pengolaan blok rokan, kita mintak pusat harus memperjelas berapa sumur minyak yang kita kelola dengan oprasional kita tanggung sendiri dan berapa kita setor kepusat. Atau kita mengelola seperti sistim chevron saja, kita dikasi 12 persen bersih dan semua oprasional ditanggung oleh negara. "tegasnya. 



Katanya lagi, jangan macam hasil rapat komisi VII DPR saat itu, 39 persen kita hanya memasukkan saham 10 persen. Pengelolaan tetap mereka. Ini betul betul tidak fair dan orang yang berangkat kejakarta sebagai perwakilan tidak paham bisnis to bisnis.



Saya akan mengundang DPRD Riau juga LAM Riau, BUMD Riau, Gubernur Riau serta lima kabupaten penghasil migas di Riau untuk hearing. Kami akan minta Komisi VII DPR RI buat pertemuan ulang. "pungkasnya.
( A.ningsih/Alim)
   
 
 
 
 
 

Alamat Redaksi & Iklan :
 
Jl. Garuda No. 76 E Labuhbaru
Pekanbaru, Riau-Indonesia
  Mobile  : 081268650077
Email : yhalawa2014@gmail.com