Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya membuka rapat koordinasi (Rakor) provinsi evaluasi pengelolaan dana desa ta...[read more] "> Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya membuka rapat koordinasi (Rakor) provinsi evaluasi pengelolaan dana desa ta" />
 
Home
Sambut HBP ke-60, Rutan Dumai dan PIPAS Rutan Dumai Gelar Donor Darah | Warga Binaan Rutan Dumai Gotong Royong Jaga Lingkungan Blok Hunian Tetap Bersih | Walikota Dumai H. Paisal Menjamu Masyarakat Dengan Berbagai Macam Hidangan | Walikota Dumai Bersama Ketua TP PKK Kota Dumai Menyambut Kehadiran Masyarakat Dengan Baik | Rasyid Assaf Dongoran Ikuti Proses Penjaringan Bupati Pada Golkar Tapsel | Khenoki Waruwu Mendaftar Sebagai Bakal Cakada Di Partai Golkar, PDI-P Dan Partai Demokrat
Jum'at, 19 April 2024
/ Provinsi Riau / 16:55:23 / Sekdaprov Riau Buka Rakor Provinsi Evaluasi Dana Desa Tahun 2020 /
Sekdaprov Riau Buka Rakor Provinsi Evaluasi Dana Desa Tahun 2020
Kamis, 26/11/2020 - 16:55:23 WIB


Realitaonline.com, PEKANBARU  - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Yan Prana Jaya membuka rapat koordinasi (Rakor) provinsi evaluasi pengelolaan dana desa tahun 2020, di Hotel Furaya Pekanbaru, Kamis (26/11/2020).

Selain dilaksanakan Rakor tersebut, juga sekaligus digelar sosialisasi Peraturan Menteri Desa (Permendes) Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 dan konsultasi publik rancangan peraturan tentang BUMDes.

Yan Prana Jaya menyampaikan, dalam melakukan peran pembangunan, tentunya tidak lepas dari proses, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.

Ia menyebutkan, pembinaan dan pengawasan (Binwas) harus dilakukan secara sinergi dan terukur sesuai dengan kewenangannya serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Oleh karena itu kami mengapresiasi terselenggaranya forum ini sebagai pelaksanaan Binwas dalam mengevaluasi pelaksanaan dana desa yang bersumber dari APBN tahun 2020," ucapnya.

Sekdaprov Riau mengatakan, dana desa sebagai representasi negara untuk kesejahteraan masyarakat wajib dikelola dengan baik secara akuntabel, transparan, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Dimana, pengelolaan dana tersebut secara baik, tidak lepas dari peran Binwas pemerintah kabupaten, provinsi kepada desa, serta pendampingan dari tenaga pendamping profesional Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) yang tersebar hampir di seluruh desa khususnya di Provinsi Riau.

"Masih banyak sekali kekurangan pendamping desa di Provinsi Riau, melalui forum ini saya mengharapkan agar kekurangan ini dapat menjadi perhatian Kemedesa PDTT, karena hasil pendampingan tercapai secara maksimal apabila bersifat melekat pada objek yang didampingi," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Sekdaprov Riau ini juga berharap bantuan dan perhatian pemerintah pusat melalui Kemendesa PDTT agar pembangunan di Riau, khususnya pembangunan di pedesaan dapat dirasakan secara nyata dan merata.

"Kami harapkan pembangunan dapat dirasakan secara nyata dan merata," katanya.

Dalam pembukaan rakor tersebut, turut hadir Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Aisyah Gamawati, staf khusus Menteri Desa PDTT, Atmari, Kepala Dinas PMD Dukcapil Riau, Yurnalis, Kadis PMD Dukcapil se Riau, Kepala Bappeda se Provinsi Riau, serta tamu undangan lainnya. (adv)

   
 
 
 
 
 

Alamat Redaksi & Iklan :
 
Jl. Garuda No. 76 E Labuhbaru
Pekanbaru, Riau-Indonesia
  Mobile  : 081268650077
Email : yhalawa2014@gmail.com