Realitaonline.com, Pekanbaru - Dalam inspeksi mendadak ke SMA Negeri 8 Pekanbaru, tim DPRD Riau menemukan adanya suket domisili yang dipalsukan saat PPDB sistem zonasi.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, H. Zukri Misran kepada awak media saat memimpin sidak bersama Robin Hutagalung, Kasir, Parisman Ikhwan, Soni Wati, dan H. Sahidin. Kamis (25/6/2020).
Kedatangan wakil rakyat tersebut membuat calon wali murid terkejut. Mereka sempat mengerumuni wakil rakyat yang datang ke SMA N 8 Pekanbaru.
Zukri yang juga ketua DPD PDI Perjuangan Riau saat diwawancara mengungkapkan bahwa kedatangan Dewan ke SMAN 8 ini sebagai rangka untuk menyampaikan banyaknya laporan dan keluhan masyarakat yang merasa dirugikan dengan adanya oknum atau pihak yang bermain memalsukan Surat Keterangan (Suket) untuk PPDB.
“Pastinya kita menyampaikan data-data temuan kita, bahwa ternyata ada yang memalsukan data, sampai ada yang merubah tiga data suket, dari hasil temuan ini akan kita sampaikan kepada walikota Pekanbaru, bahwa hal ini harus ada tindakan tegas, lurah juga harus diawasi dan dievaluasi, jangan sampai PPDB ini menjadi ladang untuk mencari keuntungan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” ujarnya.
Lebih lanjut Politisi dari PDIP Perjuangan ini menyampaikan lurah sudah mengeluarkan 78 Surat keterangan yang sudah diverifikasi, “tetapi disini udah menjadi 127, walaupun dipermendikbud diperbolehkan tapi petunjuk teknisnya kan sudah beda lagi,” ungkapnya.
Lebih tegas Zukri menyampaikan jangan sampai ada oknum yang bermain dalam hal ini, “Kita mau proses PPDB itu berjalan dengan baik, sesuai dengan teknis dari Permendikbud, jangan ada yang bermain-main apalagi sampai berani merubah dan memalsukan data. Hari ini kita cross check satu persatu, ternyata memang ada temuan. Kita minta kepada kepala sekolah agar segera memperbaiki, kita juga minta agar lebih teliti dalam memverifikasikan jangan sampai ini terjadi lagi,” tegasnya.
Menyikapi temuan itu, Kepala SMAN 8 Pekanbaru, Tavid Tria Candra mengatakan, pihaknya akan melakukan verifikasi faktual suket domisili tersebut, “Kita akan verifikasi faktual suketnya, apakah benar atau tidak. Jika suket ini tidak benar dan rekayasa, pihak sekolah akan mencoretnya, kita juga upayakan secepatnya, kita cek kapan perlu hari terakhir PPDB kita undur pengumumannya,” ujarnya.
“Kita datang kesini untuk melihat langsung penerimaan ini. Surat domisili ini bukan tidak dibolehkan, tapi memang di prioritaskan KK (warga Tempatan), ini lagi kita cek,” kata Zukri.
Kemudian apa bila ada yg melakukan Pungli, lanjut Zukri kita akan tindak tegas dan melaporkan hal ini ke pihak penegak Hukum, tegas Wakil Ketua DPRD Riau dapil Pelalawan-Siak ini.(***)
