Realitaonline.com, Siak Hulu - Pemerintah Kabupaten Kampar serius dalam mendorong penyerapan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Tim II Percepatan PAD Kampar (TPPAD) kembali mendatangi perusahaan - perusahaan yang beroperasi di wilayah Siak Hulu dan terbukti masih banyaknya perusahaan yang lalai menunaikan kewajibannya terhadap pemerintah baik Izin, IMB maupun kewajiban membayar pajak yang berimbas pada PAD Kabupaten Kampar, Kamis(8/11)
Tim II dipimpin Kasatpol PP Hambali, Kadis PUPR Afdal, serta beberapa tim pendamping dari Satpol PP Fauzan, DPMPTSP Ade Syahputra,Dinas PUPR Firdaus, Bapenda Zamzul Azmi, Kades Desa Desa Baru M.Haris beserta rombongan lainnya yang melakukan pemeriksaan administrasi serta melakukan penyegelan.
"Bagi perusahaan yang beroperasi silahkan lengkapi surat - surat perusahaan, IMB, serta siapkan dokumen perizinan dan dukumen pendukung lainnya serta bukti bukti pembayaran pajak retribusi daerah karena kami pasti akan memeriksa semuanya tanpa pandang bulu" ungkap Hambali
Selain itu Kabid Perizinan DPMPTSP Ade Syahputra menyampaikan kepada pihak pengusaha bahwa, "Pemerintah dalam hal ini sangat mendukung pertumbuhan investasi di Kabupaten Kampar namun demikian segala aturan yang ada juga harus dilaksanakan dan ditaati karena antara pengusaha dan pemerintah sama-sama memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan demi terlaksananya pembangunan yang bersumber dari PAD."ungkap Ade
Dalam operasi yang dilaksanakan masih banyak pelanggaran administrasi perizinan baik IMB, reklame, penggunaan Air dan Tanah maupun penggunaan genset dengan demikian dilakukan tindakan tegas berupa peringatan maupun penyegelan.
"Kami sebagai penyelenggara pemerintahan hanya melaksanakan tugas dan menghimbau pengusaha untuk segera mengurus perizinan maupun pembayaran pajaknya, dan apabila segel yang kami pasang dibuka paksa atau dirusak maka kami akan melaporkan kepihak kepolisian karena sudah masuk kedalam ranah pidana." Ungkap Fauzan
Beberapa perusahaan yang berhasil ditinjau oleh Tim II di wilayah Kecamatan Siak Hulu diantaranya PT.Andritz Pulp and Paper jenis Usaha bengkel bubut yang akan melakukan penambahan bangunan baru namun belum mengurus izin maka Tim mendorong untuk segera mengurus IMB. PT. Deltapack Riau Industri yang belum membayar pajak penggunaan airtanah, reklame serta penggunaan genset dan diminta untuk segera menyelesaikan pembayaran pajaknya. PT. Anugerah Kreasi Plasindo pabrik Furniture dan Meble yang penambahan bangunan dan belum mengurus IMB. PT.Haekang Industri Jaya belum memiliki IMB atas bangunan baru yang sedang dalam proses pembangunan. PT. Kamparindo Kontruksi sekarang menjadi PT. Baja Kampar Sarana Industri yang merupakan industri peleburan baja yang memiliki bangunan tidak sesuai IMB yang dimiliki.(DiskominfoKampar/DAT)***
