REALITAONLINE.COM, PEKANBARU - Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Riau Syarifudin pasilitasi tiga Bupati temui Kementerian Desa Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi di Jakarta, Senin (11/12/17).
Namun dari dari tiga daerah yang difasilitasi tersebut, hanya Bupati Indragiri Hilir (Inhil) HM Wardan yang hadir langsung untuk menyampaikan langsung berbagai persoalan pedesaan yang ada di negeri seribu parit. Baik soal keterbatasan anggaran mau pun meminta dukungan langsung agar pembangunan pedesaan bisa maksimal.
Sementara hadir juga memberikan paparan Wakil Bupati Rokan Hilir Jamiluddin. Sedangkan Kuantan Singingi diwakilkan kepada Sekretaris Daerah (Sekdakab) Muharlius.
"Berbagai persoalan dalam membangun desa disampaikan. Salah satunya disampaikan Bupati Inhil tersebut terkait dengan minimnya anggaran sementara masih banyak desa yang memerlukan perhatian pembangun. Apalagi dengan kondisi Inhil, dengan kondisi berawa," kata Syarifuddin.
Dengan begitu, dengan segala keterbatasan anggaran, tidak bisa memaksimalkan pembangunan di daerah pedesaan. Karena itu, sangat diharapkan perhatian dari Pemerintah Pusat untuk membangun pedesaan.
"Inilah beberapa poin yang disampaikan ke Kementerian untuk meminta dukungan. Upaya kita bagaimana sinkronisasi dan sinergitas kebijakan program Pemerintah Provinsi bersama kabupaten dengan Kementerian PDT dan Tranmigrasi. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik untuk Riau," ungkap Syarifudin.
Selain Bupati Inhil, dua daerah lainnya Rohil dan Kuansing masing-masing disampaikan Wabup Jamiluddin dan Sekdakab Muharlius juga berharap bagaimana program antara pusat dan daerah bisa saling sinkron. Dengan keterbatasan anggaran bisa yang selama ini dirasakan bisa dimaksimalkan lagi dengan hadirnya program pembangunan pedesaan dari Kementerian.
"Kedepan kita harus giat melakukan lobi dan komunikasi dengan kementerian. Sehingga proyek-proyek atau program pusat lebih banyak lagi masuk ke daerah, terutama dalam percepatan pembanguanan desa," kata Syarifuddin.
"Baru tiga kabupaten yang bisa kita fasilitasi, kedepan kita berharap secara bersama-sama juga kita fasilitasi Buapti kabupaten lainnya.
Ada pun dari Kementerian PDT dan Transmigrasi yang menerima kunjungan kerja untuk mendengarkan keluh kesah soal pembangunan karena keterbatasan anggaran, yakni Sekretaris Jenderal (Sekjend) Anuar Sanusi serta para Direktorat Jendral (Dirjen) di lingkungan Kementerian PDT dan Tranmigrasi.
"Dalam eksposnya Sekjend Kementerian PDT menyampaikan program pusat yang bisa disinergikan dengan daerah, misalnya pembangunan kawasan pedesaan, pengembangan Bumdes, Teknologi Tepat Guna (TTG) serta program- stimulan lainnya. Inilah nantinya bagaimana bisa sejalan, sehingga program pembangunan pusat dan daerah bisa saling sinkron," papar Syarifuddin.(adv)
