REALITAONLINE.COM, PEKANBARU - Untuk Melakukan penilaian terhadap perekonomian suatu daerah tdk
bisa dengan mengukur dari kondisi kekinian, karena parameter ekonomi
tidak terjadi sesaat, akan tetapi melalui proses akibat kondisi dan
dampak tahunan. Kerja 4-5 tahun lalu baru berdampak sekarang. Dan
kerja sekarang baru bisa terlihat 4-5 tahun mendatang.
Pemerintahan
yang dipimpin Arsyadjuliandi Rachman saat ini pada kenyataannya adalah
Pemerintahan Recovery (cuci piring). Sumberdaya dan tenaga terkuras
untuk menyelesaikan persoalan masa lalu, diantaranya :
1.Proyek Mangkrak Jembatan Siak 4 yang memerlukan pembenahan administrasi,
dan kajian teknis ulang. Alhamdulillah sudah bisa dilanjutkan.
2.Pembayaran utang Main Stadion dan infrastruktur dengan segala persoalan
pasca OTT pemerintahan sebelumnya, Alhamdulillah juga sudah mulai
diangsur/dibayar yang ternyata cukup menguras belanja APBD,bahkan harus
merasionalisasi alokasi belanja penting lainnya untuk kebutuhan
masyarakat.
3.Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau yang berlarut
larut dan menjadi penghambat realisasi investasi. Dibahas dan
dikoordinasi bertahun tahun. Alhamdulillah sudah ada kemajuan tinggal
pengesahan
4.Permasalahan BUMD terutama RAL yang tidak saja
bangkrut dan meimbulkan masalah bagi pemegang saham lainnya ,tapi juga
banyak beban hutang pajak dan sebagainya. Ini harus diurus dan perlu kehati hatian.
5,Puluhan beban akibat pembiaran kasus masa lalu yang incrach kalah
dipengadilan.Harus diurus Pemerintahan Andi Rachman, diantaranya Kasus
Tanah UNRI, Tanah ex Kanwil Pariwisata dan Hutang hutang Pasca PON
Pemerintahan sebelumnya. Itu semua beban pemerintahan saat ini.
Persoalannya bagi Pemerintahan Andi Rachman bukan hanya membayar, tapi
berat dan harus hati-hati menyelesaikan administrasinya, masalah teknisnya,
dampak turunanannya. Itu semua dengan komitmen IKHLAS MEMBENAHI DAN
MEMBANGUN RIAU.
Melihat dan membandingkan perekonomian Riau
juga tidak se sederhana yang di judgment Lukman Eddy.Perekonomian Riau
sudah terbangun dan ditopang sektor Migas,pertanian /perkebunan dan
pertambangan. Kita tahu sektor-sektor tersebut sangat rentan dengan pengaruh harga
pasar global. Dampak nya sangat terasa bagi Indonesia, tentunya karena
Riau share terbesar di sektor-sektor itu, maka Riau yang paling terdampak
kontraksi perekonomian.
Hal ini juga dapat dilihat dari Analisis
sektoral. Dengan mengesampingkan sektor Migas,artinya kalau
perekonomian Riau tanpa migas angka Pertimbuhannya mencapai 4,37 % YoY.
Itu masih dipengaruhi konstraksi sektor Pertanian/perkebunan yang kita
tahu kontribusinya terhadap petekonomian cukup besar.
Pemerintahan Andi
Rachman sudah berhasil dan terus mendorong pertumbuhan sektor jasa untuk
menopang perekonomian daerah agar lebih berdaya tahan.Bahkan
hasil terakhir Analisis BI diperkirakan mulai trw III tahun 2017
perekonomian Riau mulai membaik karena ditopang permintaan domestik yang
kuat dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi dg migas sekitar 3, 19 % YoY yang
didukung peningkatan konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah di
akhir tahun dan peningkatan ekspor.
Perlu diketahui juga bahwa
Perekonomian Riau memberikan share terbesar kelima nasional (5,04%)
bersama sama DKI Jakarta (17,36 %),Jawa Timur (14,60), Jawa Barat
(13,13 %) dan Jawa Tengah (8,6%). Artinya Andil Ekonomi Riau terbesar
pertama di Sumatera /luar jawa. Kalau membandingkan sesuatu
itu mestinya apple to apple. Kalau membandingkan ekonomi Riau kurang
tepat dg sumbar, jambi dan Provinsi yang berbeda potensi dan
keunggulannya. Bandingan Riau adalah Kaltim dan ternyata kinerja
ekonominya hampir sama dengan Riau. Bahkan untuk indikator-indikator tertentu Riau
lebih unggul.
Untuk diketahui bahwa Serapan APBD Riau sudah
membaik. Dari 63 % tahun 2014, 68 % tahun 2015 menjadi 84,19 % tahun
2016. Hasil itu semua dengan kerja keras, memacu program sambil membenahi
masalah-maslah masa lalu. ALHAMDULILLAH perencanaan, penganggaran dan
pengelollan Asset yang diurus Pemerintahan Andi Rachman sudah kembali ke
track (on the track).
Pengelolaan asset dari kondisi amburadul, tidak
terinventarisasi, tidak terurus, tidak tertib. Saat ini sudah mulai
tertib. Yang sebelumnya belum ada nilai buku yang valid, bertahap dibenahi
dari nilai perolehan 9 T tahun 2015, 25 T tahun 2016 dan hasil LHP BPK
tahun 2017 tercatat dan tervalidasi 33 T. Itu semua adalah kerja
Recovery yang membutuhkan kesungguhan dengan niat tulus ikhlas membenahi
administrasi pemerintahan agar bisa membangun Riau lebih baik untuk
selanjutnya.(Karo Humas)***
