REALITAONLINE.COM,BANGKINANG - Ketua DPRD Kabupaten Kampar Ahmad Fikri mengaku prihatin dengan nasib guru SMA/SMK yang bakal terancam tak akan menerima honor lagi karena tidak lolos dalam verifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

Sebelumnya para THL ini berstatus THL Kabupaten Kampar yang diambil alih oleh Pemprov Riau seiring dengan kebijakan pemerintah yang menarik pengelolaan SMA/SMK menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Riau.

Fikri kepada wartawan, Selasa (9/5/2017) mengaku tidak setuju apabila para guru yang telah mengajar bertahun-tahun ini harus diputus honornya dengan berbagai alasan seperti tidak terpenuhinya jam mengajar minimal 7 jam perpekan. "Mereka sudah sekian tahun mengajar bukan baru masuk, kenapa harus diverifikasi lagi," beber pria yang akrab disapa Ongah ini.

Ia menegaskan DPRD Kampar akan mencari solusi bersama pihak eksekutif bagaimana bisa mempertahankan para guru ini agar tetap bisa menerima honor sebagaimana yang diterimanya selama menjadi THL Kabupaten Kampar. "Kasihan kan, ada yang lebih dari sembilan tahun mengajar, hanya gara-gara jam mengajar tidak cukup bahkan ada yang lebih dari tujuh jam mengajar juga tak lulus," ungkap Ongah.

Menurut Fikri, jikapun Pemprov Riau mau melakukan seleksi, diharapkan seleksi itu berlaku bagi guru yang baru masuk.

"Jelas kita akan mencari solusi. Akomodir apa yang disampaikan rekan-rekan guru. Bagaimana misalnya kita kembalikan (guru) ke Kampar dan ngajar di SD dan SMP. Harapan tenaga honor ini kembalikan ke Kampar lagi, kita yang bayar gajinya," beber Fikri.

Seperti diberitakan, beberapa guru merasa kecewa dengan kebijakan Dinas Pendidikan Riau yang tidak meloloskan mereka dalam verifikasi padahal mereka sudah lama mengabdi sebagai tenaga honor di Kabupaten Kampar.

Para guru THL dari Kabupaten Kampar yang tidak lolos dalam verifikasi terancam tak menerima gaji setelah kewenangan penyelenggaraan pendidikan SMA/SMK diambilalih oleh Disdik Provinsi Riau. Disdik Riau memberi solusi mereka dibayar honornya melalui dana BOSDA atau komite. Menurut para guru kebijakan tersebut tidak adil dan honor dari BOSDa maupun komite semakin membuat upah yang mereka terima anjlok.

Akibat hal itu, belasan guru THL Kabupaten Kampar menanggapi hal tersebut mengadu dan lansung mendatangi kanto DPRD Kampar Senin (8/5/2017) di kantor DPRD Kampar.

Didin Syafruddin selaku Ketua Forum Guru THL Kabupaten Kampar menyampaikan harapan kepada ketua DPRD Kampar agar mereka mendapatkan kembali gaji Guru THL seperti biasa.

"Kami sangat berharap Ketua DPRD Kampar Bapak Ahmad Fikri bisa membantu kami sampai Guru THL ini kembali mendapatkan gajinya seperti biasa," ucapnya Didin kepada Fikri.

Ia membeberkan, guru yang tersingkir ini telah mengajar bertahun-tahun dan mereka banyak yang bergantung hidup dari honor sebagai THL.(grc/roc)***