Ruslan Tarigan : Menghimbau Pemerintah Kota Pekanbaru Memaksimalkan Bantuan Kepada Warga
Dibaca sebanyak 1404 kali
Pekanbaru | Yulius Halawa | Senin, 27/04/2020 | 08:05:55 WIB
REALITAONLINE.COM, PEKANBARU- Kisruh pembagian bansos di Kecamatan Tampan , yang mana puluhan ketua RT dan Keetua RT menolak Bansos yang di distribusikan oleh Pemko Pekanbaru melalui BUMD PT.Sarana Pangan Madani, dan viralnya pengepakan sembako yang ditangani oleh BUMD ditanggapi oleh Anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan, Ruslan Tarigan, S.Pd., M.H.
Ruslan Tarigan, menilai harusnya pada saat wabah begini pemerintah kota pekanbaru memaksimalkan bantuan itu kepada warga.
" Jangan lagi cari untung, Saya sangat tidak setuju dan menolak bila BUMD menjadikan wabah ini proyek dan ajang mencari keutungan.
"Dalam kesusahan wabah begini sempat pula ambil untung bumd kita menolak ini, kta minta kembalikan ke dinas sosial atau desperindag, Kasihan warga " tegasnya melalui Chat WA kepada team Zonariau, Minggu 26/04.
Lebih lanjut Jurubicara Fraksi PDI Perjuangan ini meminta agar Pemko Pekanbaru membagi bansos dalam bentuk TUNAI agar pedagang-pedagang kecil juga kebagian rezeki ketika uang tersebut nanti di belanjakan oleh warga.
"Buatkan saja jadi tunai supaya ekonomi berputarb biarkan rakyat itu belanja sendiri-sendiri," ucapnya.
Sebagaimana viral di medsos pendistribusian bantuan sosial kepada warga yang berdampak Covid-19 ditangani oleh dinas sosial lalu di laksanakan oleh BUMD Sarana Madani. Beras di paking ulang dengan bahan sembako lainnya lalu di distribusikan oleh SPM dan Tagana.
Kejadian di Kelurahan Simpang baru puluhan orang Ketua RT dan RW yang tergabung dalam Forum Komunikasi (FK) RT/RW se-Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru Riau menolak keras pendistribusian bantuan sosial (bansos) bagi warga yang terdampak covid-19.
Alasan mereka karena data yang mereka setor ke Dinsos tidak sesuai dengan yang di penuhi, informasi yang disampaikan disampaikan Ketua FK RT/RW Simpang Baru, Sutomo Marsudi bahwa data yang disetor sebanyak 2.500 KK namun yang di beri oleh Dinas Sosial hanya 261 KK.
"Jadi kami menolak , lebih baik tidak usah di bagi di Kelurahan Simpang Baru daripada jadi masalah besar," ujarnya.
Kabag Humas Pekanbaru, Mas Irba Sulaiman yang dikonfirmasi zonariau.com melalui WA , mengarahkan agar konfirmasi kepada Juru bicara Gugus Covid-19 Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut ( Kadis perindag).
Ingot Ahmad Hutasuhud melalui Chat WA mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan aparatur kecamatan dan kelurahan dalam menyelesaikan masalah ini." Gugus covid-19 Pekanbaru akan kordinasi dengan camat dan lurah, untuk bersama menyelesiakannya,"tuturnya singkat.( Team)
.jpeg)
