Hari ini (5/4/2021) saya sebagai kuasa hukum Itdayani pelapor perkara KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) telah melayangkan surat di Polres Pelalawan. Dalam surat itu ada beberapa poin yang diminta kepada Polres Pelalawan, salah satunya memohon agar dalam 1X24 jam terlapor Rusdianto ditangkap dan ditahan.

Demikian ditegaskan oleh kuasa hukum Itdayani yang melaporkan Rudianto di Mapolres Pelalawan dalam dugaan kasus KDRT. "Selain itu, sebagai Kuasa Hukum berpendapat bahwa penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan terlapor kepada Itdayani (korban) masuk dalam KDRT sebagai mana yang telah diatur dalam UU. No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Maka itu diminta kepada Polres Pelalawan agar melakukan segala upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam UU No. 23 tahun 2004 itu.

Kemudian memohon kepada Kapolres Pelalawan untuk melakukan pemeriksaan psikologis forensik terhadap klien kami Itdayani. Sejak awal, hal itu telah disampaikan kepada penyidik pembantu, namun sampai hari ini belum dilakukan," ucap Hendri Siregar penuh kesal.

Masih Hendri Siregar,  "selanjutnya pemeriksaan medis yang dilakukan oleh klien kami di RS Polda Riau, juga diminta untuk dijadikan sebagai visum et repertum dalam kasus itu oleh Polres Pelalawan. Lalu juga meminta supaya menyita mobil yang dipakai pelaku saat melakukan tindak pidana kekerasan kepada klien kami di tempat kejadian perkara (TKP) di KBC Ramayana Pangkalan Kerinci," ucap Kuasa Hukum Idyanai itu sangat tegas.

Dikatakannya lagi, "sebenarnya segala hal yang berkaitan dengan tindak pidana seperti mobil yang digunakan oleh pelaku di TKP, wajib disita oleh pihak kepolisian. Setahu kami dalam penanganan perkara yang telah dilaporkan oleh klien kami Itdayani, mobil tersebut sampai hari ini belum disita. Itu menjadi pertanyaan besar terhadap Polres Pelalawan," pungkasnya mempertanyakan kinerja Polres Pelalawan.

Hendri Siregar juga memaparkan hal terbaru yang disampaikan melalui surat yang baru dia layangkan di Polres Pelalawan. "Yaitu, diduga akibat dari kekerasan yang diduga dilakukan oleh Rusdianto kepada korban, saat ini korban telah mengalami keguguran yang dibuktikan dengan hasil pemeriksaan bidan pada tgl 31 Maret 2021 lalu. Maka melalui media ini juga surat yang telah dilayangkan, Polres Pelalawan diminta untuk mengambil keterangan bidan yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Itdayani," pintanya.

Ditegaskan lagi oleh Hendri, apa bila surat kami tidak ditanggapi, maka semua hal-hal yang dinilai janggal dalam penanganan perkara ini, akan dilaporkan kepada Propam Polda Riau. Dan segala upaya akan kami lakukan demi kepentingan hukum klien kami Itdayani, termasuk akan melayangkan surat kepada Kapolri di Jakarta, ujar advokad itu.

Hedri Siregar juga mengaku sangat kecewa terhadap Polres Pelalawan dalam penanganan kasus tersebut. Sebab menurutnya kekerasan yang dialami oleh kliennya, bukan suatu penganiayaan ringan. Dia berharap agar Polres Pelalawan menerapkan pasal 16, 20, 21, 39, 40, pasal 44 ayat 1 dan 2 pasal 45, 46, 47, 49 dan 55 UU. No. 23. Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam hal ini bukan mendikte kinerja penyidik Polres Pelalawan, tapi hanya sekedar memberi masukan untuk jadi bahan bagi mereka, tukasnya mengakhiri. 

Kapolres Pelalawan AKBP Indra Wijatmiko yang ditemui diruang kerjanya mengatakan, bahwa perkara Itdayani (pelapor) merupakan atensi. Bukan hanya perkara yang dilaporkan oleh Itdayani saja, semua perkara yang lain juga menjadi atensi baginya.

Terkait dengan penahanan terlapor, itu dipercayakan kepada Kasat Reskrim, ujar Kapolres. Masalah tidak disita mobil yang dipakai terlapor saat kejadian, coba nanti saya konfirmasi dengan penyidik, ujar Kapolres Pelalawan.

Terkait permintaan Hendri Siregar dalam suratnya agar bukti pemeriksaan dari RS Polda Riau untuk dijadikan sebagai et repertum, belum dapat dijelaskan oleh Kasat Reskrim. "Suratnya baru masuk bagaimana saya mau baca, suratnya baru dikasih sama Kapolres ke saya barusan ini" kata Kasat Reskrim Polres Pelalawan AKP Nardi Masry Marbun saat dihubungi media ini via kontak.

Permintaan kuasa hukum juga agar Rusdinato ditahan dalam 1X24 jam, Kasat Reskrim Polres Pelalawan menjawab, kewenangan menahan itu atas ketentuan hukum. Memangnya kewenangan menahan bisa atas permintaan?

Penahanan terlapor itu berdasarkan dengan pertimbangan hukum, tidak mesti semuanya harus ditahan. Malah banyak yang dikeluarkan dari tahanan karena Covid-19 ini sekarang, karena pertimbangannya banyak, jelasnya.

Begitu juga masalah meminta untuk menyita mobil yang dipakai terlapor di TKP. Tidak semua mobil harus disita dalam perkara seperti itu. Karena secara konstruksi hukumnya itu tidak masuk. Terkecuali misalnya jika mobil itu dipakai untuk menyekap, baru mobilnya diamankan, tukasnya. (Sona)